Membangun Pertanian dalam Mengurangi Kemiskinan

Untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan regulasi pemanfaatan sumberdaya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam; meningkatkan ekspor migas dan non migas serta menurunkan impor migas dan non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana untuk mempengaruhi proses politik yang menentukan dalam mengarahkan pembangunan pertanian (dalam arti luas, yang mencakup usaha perikanan laut dan pengolahan sumberdaya hutan) yang sekaligus mendukung pembangunan pedesaan yang saling dukung dan berkelanjutan ? Karena masalah mengatasi kemiskinan di antara pelaku utama (petani dan buruh tani) kita kaitkan dengan pola pembangunan yang melibatkan peluang luas bagi mereka semua yang masih tertinggal itu, jelas bahwa masalah kemiskinan adalah juga masalah politik. Mengatasi kemiskinan struktural berarti upaya membangun struktur baru. (Source: Sajogyo. 1993. Agriculture and Industrialization in Rural Development in Dirkse et.al. (eds) : Indonesia’s Experiences Under the New Order. KITVL Press. Leiden.Thorbecke, E. 1993. Analizing Rural Poverty, ibid. p. 45-60, 61-66.Kasryno, F. (ed). 1984. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Kasryno, F. 2000. Menempatkan Pertanian sebagai Basis Ekonomi Indonesia: Memantapkan Ketahanan Pangan dan Mengurangi Kemiskinan. Prosiding Widyakarya Pangan dan Gizi 2000. LIPI. Jakarta.Mubyarto. 2000. Membangun sistem Ekonomi. BPFE. Yogyakarta. Kurtz, M. J. 2000. Understanding Peasang Revolution : from Concept to Theory and Case in Theory and Society (29:93-124). UNDP. 2001. Conference on UNDP Poverty Strategy Initiatives. Oslo. Data diolah Frans Hero K.Purba dan sumber terkait).

Sebagian besar penduduk Indonesia berada dipedesaan dan kehidupan mereka terutama dari usaha pertanian, maka setiap kegiatan pembangunan pertanian seharusnya dapat mencapai berbagai tujuan berikut ini, secara simultan yaitu: (a) peningkatan produksi, (b) peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta pengentasan kemiskinan, (c) peningkatan pemerataan dan keadilan, (d) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat tani, (e) penggunaan sumber daya setempat yang meliputi termasuk sumber genetik, fisik dan manusia, (f) peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan (g) pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan dan pengetahuan masyarakat tradisional/lokal. Prinsip dan tujuan simultan tersebut dapat dicapai melalui penerapan pertanian berwawasan lingkungan atau pertanian berkelanjutan.

Dengan melihat potret kemiskinan pada tahun 2008 menunjukkan orang miskin sekitar 35 juta orang atau 15,4%, telah mengalami penurunan dibanding tahun 2004 sekitar 36,1 juta orang (16,7%). Sebagian besar penduduk miskin bermukim di pedesaan diperkirakan 63,48%, dan bekerja di sektor pertanian. Walaupun memerangi kemiskinan bukan hanya merupakan tugas sektor pertanian saja, akan tetapi tampaknya sektor pertanian dituntut untuk lebih berperan dalam memberantas kemiskinan, apakah yang berupa kemiskinan struktural, maupun lainnya. Sektor pertanian jangan hanya berorientasi dan memfokuskan diri pada upaya meningkatkan produksi dan kurang pada upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Faktor-faktor yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan di Indonesia mengalami kendala dan bahkan dinilai gagal pada saat ini. Sebagian besar program pengentasan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin (raskin) dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Untuk masalah kemiskinan di sektor pertanian tidak bisa disalahkan pada salah satu pihak, terutama pemerintah. Tujuan pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat melalui program-programnya. Program tersebut sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan diharapkan dengan program yang ada terus exist sesuai dengan pembinaan dan koordinasi dengan berbagai pihak dengan sinergisitas dan kolaborasi membangun bangsa.