Kedaulatan Pangan Rakyat dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan Untuk Kebutuhan Nasional

Solusi bagaimana pembangunan kedaulatan pangan guna mengurangi pangan impor yang selama ini membanjiri pasar Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan petani lokal yang makin menurun?. Praktek impor pangan sebenarnya menunjukkan bahwa tidak mampu mencapai tujuan meningkatkan produksi pangan nasional sebagaimana diharapkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laju permintaan terhadap pangan terus meningkat rata-rata lima persen setahunnya. BPS men catat, selama Januari-Oktober 2013, secara volume impor pangan mencapai 15,4 juta ton atau setara dengan 7,73 miliar dolar AS. Memenuhi kebutuhan bagi petani khususnya dan masyarakat pada umumnya rencana pembangunan mesti bijak, baik dan benar sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meminimalkan resiko yang ada untuk mewujudkan perikehidupan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Kebutuhan yang besar jika tidak diimbangi peningkatan produksi pangan justru menghadapi masalah bahaya latent yaitu laju peningkatan produksi di dalam negeri yang terus menurun. Begitu juga halnya dengan kenaikan harga kedelai pada saat ini, diperlukan solusi jangka panjang dan tidak hanya instant untuk memenuhi permintaan konsumen dalam negeri dan tidak hanya ketergantungan akan impor. Sebagai salah satu contoh dimana produksi kedelai nasional tampak mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2000, kondisi tersebut semakin parah, dimana impor kedelai semakin besar. (Sources media terkait dan artikel, data diolah F. Hero K. Purba).

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai artian bahwa menyediakan ini tidak sama dengan memproduksi bahan pangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam kedaulatan pangan. Kenyataannya kita tidak merasa percaya sebagai negara agraris yang mengandalkan pertanian sebagai tumpuan kehidupan bagi sebagian besar penduduknya tetapi pengimpor pangan yang cukup besar. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembangunan dan menjadi tantangan yang lebih besar dalam mewujudkan kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini perlu peningkatkan sistem produktivitas yang lebih baik lagi serta menerapkan kebijaksanaan dalam Management Stock Pangan. Dalam krisis pangan dunia ada dua hal yang perlu dilakukan secara simultan, dimana, kita harus keluar dari dua jebakan anomali kebijakan yang dapat membekukan kinerja pertanian dalam jangka panjang. Diversifikasi pangan sudah sering digaungkan tetapi penerapan dan implimentasi kebijakan ke depan yang perlu dipikirkan rencananya. Diversifikasi pangan secara program telah ada sejak 1970-an, tetapi aksinya adalah upaya untuk mengindustrialisasikan dan menyediakan aneka ragam produk pangan. Sering dengan peningkatan infrastruktur fisik pertanian terutama irigasi, sistem transportasi, telekomunikasi dan energi di desa; pengembangan kelembagaan agribisnis termasuk dukungan pemerintah hingga level teknis dan penguatan jejaring usaha; rekonstruksi. Hal ini merupakan suatu hal yang harus disingkapi dengan seksama dan gerakan yang membumi dalam pelaksanaannya. Eksplorasi dalam potensi genetik aneka ragam tanaman yang masih belum optimal tampak pada kesenjangan hasil petani dan hasil produktivitas di luar negeri atau hasil dalam penelitian. Dalam hal ini teknologi pemuliaan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam menciptakan berbagai varietas unggul berpotensi produksi tinggi.

Perlu diperhatikan dengan rendahnya penerapan dalam teknologi budidaya tampak dari besarnya kesenjangan potensi produksi dari hasil penelitian dengan hasil di lapangan yang diperoleh oleh petani. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan penguasaan penerapan paket teknologi baru yang kurang dapat dipahami oleh petani secara utuh sehingga penerapan teknologinya sepotong-sepotong (Mashar, 2000). Begitu juga halnya seperti penggunaan pupuk yang tidak tepat, bibit unggul dan cara pemeliharaan yang belum optimal diterapkan petani belum optimal karena lemahnya sosialisasi teknologi, sistem pembinaan serta lemahnya modal usaha petani itu sendiri. Gerakan kemandirian dalam program pangan berkelanjutan harus lebih diperhatikan kembali, dengan apa yanga kan dicita-cita dalam kembali terwujud di negara kaya seperti Indonesia dalam pencapaian swasembada berkelanjutan.